Beranda Nasional 3.845 Rice Cooker Gratis untuk Warga Bengkulu Akan Dibagikan November Nanti

3.845 Rice Cooker Gratis untuk Warga Bengkulu Akan Dibagikan November Nanti

49

Matabengkulu.com – Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) akan menyalurkan program bantuan alat memasak berbasis listrik berupa rice cooker untuk rumah tangga pada November 2023 mendatang.  Untuk Provinsi Bengkulu sendiri mendapatkan jatah sebanyak 3.845 unit rice cooker dari pemerintah pusat yang akan didistribusikan ke kabupaten/kota.

Disampaikan Kepala Dinas ESDM Donni Swabuana bahwa secara teknis untuk penyaluran alat masak ini melibatkan PT. PLN Persero Bengkulu. Sedang pendistribusannya berdasarkan data dari Bappeda dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di Dinas Sosial.

Data para calon penerima bantuan tersebut pun saat ini kata Kepala Dinas masih digodok agar benar-benar tersalurkan secara tepat sasaran.

“Pihak PLN Persero Bengkulu telah berkoordinasi dengan kita Dinas ESDM untuk menyalurkan alat masak listrik. Tinggal lagi tentu kita akan mendistribusikan berdasarkan data yang ada di Bappeda, DTKS, siapa yang memang masyarakat yang memiliki hak untuk menerima bantuan ini,” kata Donni Swabuana (Sabtu 21 Oktober 2023).

Sementara itu syarat penerima rice cooker gratis ini tertuang dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

Adapun penerima bantuan ini merupakan rumah tangga yang memenuhi syarat sebagai

Pertama, rumah tangga pelanggan PT. PLN.

Kedua, keluarga yang dimaksud dari golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 450 VA.

Ketiga, keluarga yang memiliki golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 900 VA.

Keempat, keluarga yang memiliki golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah dengan daya 1.300 VA.

Kelima, berdomisili di daerah yang tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah yang memperoleh pasokan listrik 24 jam per hari.

Keenam, harus diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah ataupun pejabat yang setingkat.(id.)