Beranda Daerah Dukung program pemerintah, Zlatan juga pertanyakan Realisasi Dana Covid 8 persen

Dukung program pemerintah, Zlatan juga pertanyakan Realisasi Dana Covid 8 persen

255

MataBengkulu.com – Mukomuko – Kebijakan 8 Persen dari Dana Desa untuk Penanganan Covid 19 di Kabupaten Mukomuko dipertanyakan realisasi penganggarannya. Hal ini, disampaikan oleh Zlatan Asikin dari LSM Nasional Corruption Watch kepada awak media Jumat (19/11/2021).

Ditegaskannya kebijakan minimal 8 persen untuk Penanganan Covid 19 di tingkat desa tertuang dalam Surat Edaran Kementrian Keuangan Nomor 2 tahun 2021 dan Instruksi Kementrian Desa No 1 tahun 2021. Aturan ini telah diimplementasikan, dana desa digunakan untuk PPKM Mikro dengan kewenangan desa dan pembentukan posko penanganan Covid 19 tingkat desa.

“Tahun 2021, aturan dari Kemendes dan Kemendagri bahwa 8 persen dana desa untuk Covid itu semuanya sudah dianggarkan dan BLT Dana Desa seperti kita ketahui itu masih berjalan hingga saat ini, yang lainnya juga untuk mendukung program desa, itu semua dilaksanakan sekaligus untuk penguatan bumdes yang menyesuaikan kondisi sekitarnya. Progres dana desa itu untuk kebutuhan masyarakat .“ ujarnya.

Selain itu,zlatan juga mengungkapkan bahwa kita juga mempertanyakan besarnya alokasi anggaran untuk penanganan Covid 19 pada setiap Desa didaerah ini.

“Soalnya kita juga tidak tahu, anggaran tersebut dialokasikan untuk apa saja dan bagaimana pertanggungjawabannya. Untuk itu, kita minta Inspektorat serta pihak pihak lain untuk melakukan audit pemeriksaan sehingga semua menjadi jelas.”imbuhnya

Kita mencurigai bahwa ada banyak Kepala Desa serta bendahara desa atau Tim Satgas Covid 19 tingkat Desa yang terindikasi memanipulasi SPJ fiktif kegiatan vaksinasi tersebut.”ungkap Zlatan

Sementara itu,tiga prioritas penggunaan dana desa diantaranya Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa, Penanganan Covid 19 dan Peningkatan Perekonomian Desa. Dalam mengawal Dana Desa membutuhkan partisipasi dan kerjasama dari semua unsur termasuk dari Pemda dan Kades. Sejak 2021 salah satu penggunaan dana desa yang diwajibkan adalah pemberiaan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada warga desa yang terdampak. Seperti yang disampaikan oleh Salman, selaku Ketua LSM LIRA

“Kebijakan di 2010 dilanjutkan di 2021 ini, dimana sekarang di perpanjang besarannya menjadi 12 bulan atau 1 tahun.”pungkasnya (JR)