Beranda Daerah Ihsan Fajri Pimpin Paripurna Hasil Pembahasan Pansus Atas Raperda RTRW

Ihsan Fajri Pimpin Paripurna Hasil Pembahasan Pansus Atas Raperda RTRW

270

MataBengkulu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Senin (26/4), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) atas Raperda tentang Perubahan Perda Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2032, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

Rapat Paripurna ke 9 masa Persidangan ke I Tahun 2021 ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Ihsan Fajri, yang dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, beserta jajarannya.

Disampaikan Ketua Pansus Jonaidi, dari 143 Pasal yang terdapat dalam Raperda RTRW 2021-2032, setelah dilakukan pembahasan oleh Pansus maka terdapat 106 Pasal yang mengalami perubahan.

“Raperda tentang RTRW Provinsi Bengkulu tahun 2021-2032 terdiri dari 106 Pasal yang mengalami perubahan, dimana 37 Pasal dihapus, 71 Pasal diubah, 23 Pasal disisip serta 12 Pasal tetap,” sebut Jonaidi.

Disampaikannya, dari hasil pembahasan serta berbagai masukan dan saran yang dihimpun dari berbagai pihak, maka Pansus memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti. Diantaranya, Pansus meminta kepada Gubernur agar status Perda RTRW harus mendapat evaluasi dari Menteri sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

“Jadi status Perda RTRW sama seperti Perda APBD,” sebutnya.

Lanjutnya, dalam melakukan evaluasi  Perda Provinsi tentang RTRW Daerah, hendaknya berkoordinasi dengan Menteri yang mengurusi tentang tata ruang.

“Dan jika disetujui, pada paripurna berikutnya, Perda ini wajib mendapatkan evaluasi dari Menteri terkait. Dan hasil evaluasi tersebut, diserahkan dan dibahas kembali oleh DPRD Provinsi Bengkulu, jika ada evaluasi atau catatan-catatan,” jelasnya.

Jonaidi berharap, Gubernur dan jajarannya dapat segera  menindaklanjuti semua tahapan evaluasi sampai disahkannya Raperda tersebut menjadi Perda dan teregister.

“Diminta kepada Gubernur dan jajarannya, dapat menyesuaikan dokumen teknis, lampiran peta dan lampiran dokumen lainnya, disesuaikan dengan hasil rapat Pansus hari ini, dan disampaikan ke DPRD Provinsi sebagai lampiran yang tidak dapat dipisahkan,” ujarnya. (id.)