Beranda Daerah Indra Marta meminta warga Mukomuko cermat dalam menanggapi opini yang berkembang

Indra Marta meminta warga Mukomuko cermat dalam menanggapi opini yang berkembang

316

Matabengkulu.com – MUKOMUKO – Pasca di publikasikan nya Surat Edaran Bupati Mukomuko beberapa hari yang lalu,opini yang berkembang di tengah warga Kabupaten Mukomuko pun mulai beragam dan tidak sedikit warga yang mengatakan kalau pemerintah daerah kurang bijak dalam memberi sanksi terhadap warga.

Menanggapi opini tersebut, Kades Pernyah Indra Marta mengatakan kalau sanksi yang jatuhkan lewat surat edaran bupati mukomuko,berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 440/1580/Dinsos/2021.

“Bagi masyarakat yang tidak divaksin akan terancam ditunda atau penghentian terhadap pemberian Jaminan Sosial (Jamsos) termasuk juga Bantuan Sosial (Bansos),penundaan dan penghentian layanan administrasi pemerintahan berupa pelayanan pembuatan surat keterangan,pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi lainnya. Begitulah bunyi SE tersebut.”Ujar Marta kepada awakmedia, Kamis (04/11/2021)

“Sesuai dengan surat edaran Gubernur, tertanggal 18 Oktober 2021 itu. Bahwa jelas sanksi bagi masyarakat yang belum vaksin itu akan mendapatkan penundaan penerimaan Jamsos dan juga Bansos,” ungkapnya

Terpisah,Ketua DPD PAN Mukomuko Agus Aswandi SP juga meluruskan opini tersebut,mengatakan itu sendiri menindaklanjuti instruksi Presiden RI Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020. Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, pasal 13A.
“Dalam pasal tersebut pada ayat (4) selain penundaan Jamsos dan Bansos juga ada sanksi penundaan atau penghentian pelayanan terhadap pelayanan administrasi pemerintahan hingga Denda,” ujarnya.

Sementara itu untuk sanksi administrasi tersebut akan diterapkan oleh instansi baik dibawah pemerintahan pusat, maupun pemerintahan daerah. Mulai dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk Badan sesuai dengan kewenangannya.”ujarnya

“Sanksi mulai diterapkan sejak tertanggal SE itu dikeluarkan dan diharapkan Pemda Kabupaten/Kota dapat melaksanakan instruksi ini. Untuk awal mungkin baru akan sosialisasi dulu, baru nanti setelah selesai sosialisasi, sanksi akan mulai diberlakukan,” jelas Ketua Partai pengusung Bupati di pilkada 2020 lalu

“Kita selaku warga,harus cerdas menanggapi opini-opini yang berkembang seperti ini dan meminta OPD terkait serta pemerintah desa memberi sosialisasi terhadap masyarakat dengan jelas.”pungkasnya (id.)