Beranda Daerah Tingginya Denda E-TLE Membuat Warga Bengkulu Ragu Bayar Pajak Kendaraan

Tingginya Denda E-TLE Membuat Warga Bengkulu Ragu Bayar Pajak Kendaraan

66

Matabengkulu.com –  Warga di Bengkulu dihadapkan pada dilema pembayaran pajak kendaraan berikut denda tilang elektronik (E-TLE) yang jumlahnya bisa mencapai angka fantastis.

Jejen, salah seorang warga mengungkapkan, dalam beberapa kali kejadian warga yang hendak membayar pajak menemukan denda E-TLE yang mencapai 39 kali pelanggaran, dengan tarif Rp 250 ribu per kesalahan, membuat total denda mengejutkan hingga Rp 9,75 juta.

Angka ini menjadi beban finansial yang signifikan bagi pemilik kendaraan, mengingat pajak kendaraan yang sejatinya hanya Rp 2,2 juta.

Kasus serupa menimpa pemilik motor, yang untuk pajak tahunannya sebesar Rp 200 ribu, kini harus mengeluarkan hingga Rp 750 ribu akibat terakumulasinya denda E-TLE.

Situasi ini menimbulkan keberatan di kalangan masyarakat yang merasa tercekik dengan ketidaksesuaian antara jumlah pajak dengan denda yang dikenakan.

Masukan dari masyarakat ini mendorong adanya tinjauan sistematis terhadap penerapan E-TLE” katanya.

Diharapkan adanya penyesuaian kebijakan yang lebih seimbang, yang tidak hanya mengutamakan penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi para pemilik kendaraan demi mencapai tujuan bersama.

Sementara itu, program pemutihan pajak kendaraan telah berlangsung sejak Mei, Dirlantas Polda Bengkulu, Kombes Pol Joko Suprayitno, pada hari Jumat (3/11/2023)
mengungkapkan bahwa sejumlah besar pemilik kendaraan di Bengkulu belum juga melunasi kewajiban pajak mereka.

Data terkini dari Lantas Polda Bengkulu menunjukkan bahwa terdapat sekitar 1.204.693 kendaraan di wilayah tersebut, yang terbagi menjadi 1.032.662 kendaraan roda dua dan 172.031 kendaraan roda empat.

Namun, tercatat bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 771.184 kendaraan belum menyelesaikan pembayaran pajaknya.

Dirlantas Joko Suprayitno membeberkan bahwa dari jumlah kendaraan yang menunggak pajak, sebagian besar adalah kendaraan roda dua, mencapai 700.272 unit, sedangkan kendaraan roda empat berjumlah 70.912 unit.

Kendaraan yang gagal membayar pajak selama lebih dari 7 tahun akan kehilangan status administratifnya, yang berarti registrasinya akan dinyatakan tidak valid atau ‘bodong’.”

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa kendaraan dengan status bodong ini tidak akan bisa mengajukan klaim asuransi jika terlibat dalam kecelakaan dan akan mengalami penurunan nilai jual yang signifikan.

“Jika terjadi kecelakaan, kendaraan tersebut tidak akan mendapatkan klaim asuransi. Selain itu, kami akan menolak klaim tersebut jika diketahui bahwa kendaraan itu tidak melunasi pajaknya. Dan ketika kendaraan itu dijual, nilainya akan menurun drastis,” terang Joko.

Di samping itu, Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu, Haryadi, yang hadir dalam acara pisah sambut Kajati pada Kamis (2/11/2023) di Balai Raya Semarak, juga menekankan pentingnya masyarakat memanfaatkan program pemutihan pajak ini sebelum berakhir pada tanggal 30 November.

“Jangan lewatkan kesempatan ini,” tutup Haryadi, “Manfaatkan program pemutihan pajak ini sebelum berakhir untuk menghindari kerugian”. (Id.)